Sistem Pemilihan Lembaga

            Dalam proses pemilihan perangkat desa selain kepala Desa biasanya dilakukan oleh lembaga Desa hal ini kurang efektif dan banyak terjadi nepotisme maka dari itu alangkah tepatnya untuk masa sekarang ini pola pemilihan lembaga seperti ini ditiadakan. cara yang tepat adalah rakyat biar ikut andil dilakukan pemilihan tingkat Desa yang memilih tiap KK hanya kepala keluarga atau satu perwakilan keluarga apabila perangkat tersebut bekerja untuk wilayah kesatuan Desa, dan apabila perangkat tingkat Dusun maka pemilih warga Dusun tiap KK hanya kepala keluarga atau satu perwakilan keluarga. kalau hal ini bisa diwujudkan maka adanya nepotisme dan kolaborasi perangkat untuk menciptakan kelanggengan keluarta tahta di tingkat perangkat akan sirna dan rakyat akan merasa nyaman, tentram dan sejahtera tanpa ada kongkalikong kelompok perangkat yang mencetuskan tindakan menjemput kesejahteraan kelompok tertentu. 

        Pemilihan semacam langsung ini juga akan melahirkan para pemimpin tingkat bawah yang baik, kredibel, dan di cintai rakayat.biayapun pemilhanpun tidak begitu mahal karena hanya tiap KK satu orang perincian biaya pemilihan bisa diperkirakan jumlah KK kali foto copi surat suara, kotak suara tiap Desa sudah ada, biaya panitia jangan berlebihan sebagai ganti kerja harian dan sedikit tambahan. dan jangan terlalu besar beban dikenakan kepada para calon perangkat. kos biaya bisa diambil dari kas desa kan tidak terlalu besar disamping pemilihan seperti ini tidak mesti tiap 5 tahun.

             peraturan pemilihan melalui lembaga ini dihapuskan telaah dan susun aturan yang lebih baik dan mensejahterakan semua rakyat.

Uang Negara di Hambur-hamburkan tanpa melihat nasib rakyat

Banyak sekarang ini uang negara digunakan kenaikan segala tunjangan kesejahteraan PNS yang sangat ugal-ugalan, sedangkan apa tujuan tunjangan tunjangan itu tidak jelas di masyarakat, termasuk sertifikasi guru PNS dll, tidak melihat banyaknya pegawai lain yang belum PNS alias swasta masih minim mendapatkan kesejahteraan. rakyat kecil belum sejhtera. malah kebanyakn yatng mendapatkan tunjangan ongkang-ongkang, ada nambah istri, ada beli mobil, ada buat daftar haji sekeluarga dll.

pemerintah harus berfikir ulang dalam hal ini, melihat kondisi masyarakat bawah terkecuali masyarakat tingkat sudah sejahtera baru segala tunjangan PNS diperhatikan atas dasar kesejahteraan umum, bangun kesejahteraan dari bawah dan membentuk pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. 

karena selama ini tunjangan yang diberikan tidak ada penggunaan dan pengawasan yang jelas, kasihn rayat bawah biasa yang  menjerit jangan membuat kesenjangan ekonomi yang begitu tajam. sedangkan peningkatan kualitas PNS setelah mendapatkan tunjangan tidak berubah malah merosot drastis karena terjadi kecemburun antar pegawai sendiri.

perhatikan nasib pegawai-pegawai yang belum PNS dan honorer juga swasta, berikan hak yang sama kesejahteraan yang sama. perhatikan rakyat-rakyat kecil yang mencari nafkah saja masih kesulitan, ekonomi lemah. kemiskinan makin meningkat, mari bangun Indonesia meletakkan pondasi ekonomi kerakyatan dengan melihat kondisi rakyat di bawah, menyusun strategi yang jitu dan pengawasan segala kebijakan.