KELUHAN RAKYAT INDONESIA

Dalam proses menuju kebangkitan bangsa Indonesia perlu adanya pembenahan-pembenahan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif degan melihat keluhan-keluhan ataupun harapan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah yang selalu mengharapkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan.

Untuk menuju Indonesia Raya, Jaya dan Maju penting melihat aspek-aspek kerakyatan seperti ekonomi kerakyatan. pengentasan kemiskinan, pembangunan kawasan terpencil dan banyak lagi.karena ini semua adalah tanggungjawab Pemerintah dan Legislatif. sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 wajib mensejahterakan kehidupan seluruh rakyat Indonesia, juga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dengan jiwa kerakyatan dan berperikemanusiaan.

Kalau berangkat dari amanat UUD 45 para elit bangsa ini akan selalu melihat kondisi sebenar yang ada di masyarakat juga apa yang menjadi harapan Rakyat Indonesia sebelum mengambil segala kebijakan untuk mensejahterakan rakyat, melakukan evaluasi kebijakan yang kurang memperhtikan nasib rakyat kecil, dan melakukan pengawasan yang riil dan bertanggungjawab.

 

hal-hal yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Indonesia khususnya rakyat kecil kalangan menengah kebawah adalah sebagai berkut :

 

bersambung.........

 

Pola Fikir Pemimpin Rakyat

sebagai pemimpin rakyat dalam pola fikirnya akan lebih mementingkan kepentingan rakyat daripada kepentingan kelompok/golongan dan individualis. untuk demi kemajuan bersama hendaknya mendekati rakyat agar tahu kondisi dan keadaan dilapangan/ ditengah kehidupan masyarakat apa yang sedang dihadapi, diresahkan dan diinginkan.

kebanyakan pemimpin bangsa Indonesia tidak melihat situasi dan kondisi dilapangan, sehingga dalam mengambil keputusan cenderung bertolak belakang dengan tidak ada output yang mensejahterakan rakyat dari lapisan paling bawah.

rakyat terdiri dari lapisan-lapisan dengan dominasi sekarang adalah kelas ekonomi paling bawah baik dari kalangan pengangguran, buruh, petani, pedagang kecil. tapi terkadang didalam kampanye oleh para calon pemimpin bangsa ini adalah yang selalu ditonjolkan peningkatan kesejahteraan bagi lapisan kelas menengah keatas. sebagai contoh gaji pns akan dinaikkan, gaji DPR dinaikkan, Gaji Perangkat pemerintah dinaikkan dan masih banyak lagi, padahal gaji pns sudah lumayan mensejahterakan dibandingkan kehidupan kelas bawah yang semakin tidak menentu arah. kalu seperti ini terjadi terus menerus maka kehancuran sebuah bangsa tinggal menunggu waktu, karena tulang punggung kemajuan sebuah bangsa yang menjadi martabat sebuah bangsa adalah dari kelas ekonomi bawah. 

tidak dikembalikan untuk mensejahterakan yang dari kelas bawah dulu demi kesejajaran antara kelas bawah dengan kelas menengah agar tidak terjadi jonplangan/kesenjangan yang cukup signifikan.

pola fikir seperti ini akan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran merata demi terwujudnya martabat bangsa yang kuat dan disegani oleh bangsa lain. karena sebetul lemahnya suatu bangsa dilihat dari penghasilan/ pendapatan rakyat kelas bawah.

disamping kesejahteraan dari lapisan kelas bawah perlu diimbangi keamanan dan ketertiban bangsa dengan melaksanakan ketentuan undang-undang juga memberantas adanya tidak korupsi sanpai keakar-akarnya. 

Dana Bantuan Ternak Sapi jadi bacaan pengurus kelompok Ternak

pada tahun anggaran 2012/2013 sebuah Kelompok Ternak yang berada di Dusun Majasem Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal mendapatkan bantuan sebesar 300jt an, namun dana bantuan tersebut menjadi kekayaan pengelola alias pengurus Kelompok Ternaknya setelah dana bantuan turun hanya dibelikan sapi sebanyak 20an ekor dengan harga pasar hewan sekitar 5jt an per ekor dan para pengaduh/ pemelihara tidak diajak ikut membeli ke pasar hewan setelah diberitahu bahwa sapi yang ia akan pelihara 7jt an akhirnya selang setengah tahun sapi pada dijual karena pemelihara bosan dengan harga 8jt an malah ada yang tidak sampai 7jt an alias rugi. ini semua adalah permainan oleh pengurus kelompok ternak agar mendapatkan keuntungan berlipat. padahal dari bantuan awal 300jt an sudah dikorupsi dengan perincian sebagai berikut :

1. pembuatan kandang sekitar 30jt an di klaim 80jt an di korupsi 50jtg

2. pembelian sapi 20 an x 5jt an total 100jt bilangnya harga 7jt an jadi total 140jt di korupsi 40 jt

jadi keseluruhn dana di korupsi sekitar 180jt an dari total bantuan 300jt.

apakah hal ini perlu dibiarkan masyarakat selalu membincangkan tidak ada habisnya dan sekarang sapi tinggal 7 ekor berarti dana bantuan di korupsi makin bertambah.

bantuan ini dari Kementrian Pertanian dan Peternakan melalui Dina Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kendal atas rekomendasi PPL Kecamatan Plantungan. 

mohon tindakkan yang tegas di puhak berwenang melacak dan memberikan hukuman yang setimpal para aktor korupsi ini.

Dana Bantuan Bedah Rumah di Sunat

Dana Bantuan Bedah Rumah dari Kemenpera di Kabupaten Kendal disunat oleh para Pejabat/ Perangkat Desa.

Data para penerima Bantuan Bedah Rumah dari Kemenpera Download

Dari data penerima tersebut yang seharusnya mendapatkan bantuan Rp. 7.500.000,- hannya dibelanjakan barang oleh perangkat desa sekitar Rp. 4.000.000,-.

dan yang mendapatkan dana bantuan Rp. 15.000.000 dibelanjakan barang oleh pejabat/ perangkat yang Rp. 5.500.000 dan dikasih uang biaya tukang Rp. 1.500.000,- tolal mendapatkan Rp. 7.000.000.

data ini hasil klarifikasi kepada pihak penerima bantuan dan apabila pihak yang berwenang ingin check langsung para keluarga penerima bantuan pasti akan mendapatkan informasi yang valid. 

mereka memang tidak diberikan kwitansi belanja barang oleh perangkat tetapi bisa dikalkulasi jumlah barang dengan harga di toko. demikian terima kasih.

jumlah penerima bantuan di Desa Mojoagung Kecamatan Plantungan Kabupaten Kendal 108 KK kalau di jumlahkan uang yang dikeruk Kepala Desa dan Perangkatnya mencapai sekitar 400.000.000 maka dari itu hal ini perlu direspo oleh pihak berwenang.

Jalanan Rusak Berat jalan Ngampel - Puguh Kabupaten Kendal

adanya penambangan pasir di ulu sungai kalibodri oleh perusahaan penambangan mengakibatkan kerusakan alam di ulu sungai dan abrasi di sepanjang sungai yang berdampak banyak kerusakan alam. lebih parah lagi truck dam pengankut pasir melewati jalan ngampel - puguh sehingga sepanjang jalan yang dilalui aspalnya rusak berat akhirnya jalanan jadi bergelombang dan hilang aspalnya. 

masyarakat sekitar hanya bisa mengeluh tidak tahu kepada siapa mengadu hanya bisa berdiam diri dan menahan perasaan sabar. walaupun setiap hari melewati jalan terjal itu perasaan sedih karena ulah perusahaan penambangan pasir tersebut. mereka berfikir mengapa penambangan itu tetap berjalan dan tidak ada perbaikan sepanjang jalan yang dilewati mungkin karena dinas terkait ikut merasakan upeti dari perusahaan penambangan pasir.

dari hal itu ditarik pelajaran bagi Pemerintah Kabupaten, Propinsi, Pusat agar secepatnya mengambil tindakan yang mementingkan kepentingan rakyat banyak daripada kepentingan kelompok atau golongan.

amanat UUD 45 Pemerintah bersama Legeslatif untuk lebih mementingakan kepentingan rakyat dan mensejahterakan rakyat.

Sistem Pemilihan Lembaga

            Dalam proses pemilihan perangkat desa selain kepala Desa biasanya dilakukan oleh lembaga Desa hal ini kurang efektif dan banyak terjadi nepotisme maka dari itu alangkah tepatnya untuk masa sekarang ini pola pemilihan lembaga seperti ini ditiadakan. cara yang tepat adalah rakyat biar ikut andil dilakukan pemilihan tingkat Desa yang memilih tiap KK hanya kepala keluarga atau satu perwakilan keluarga apabila perangkat tersebut bekerja untuk wilayah kesatuan Desa, dan apabila perangkat tingkat Dusun maka pemilih warga Dusun tiap KK hanya kepala keluarga atau satu perwakilan keluarga. kalau hal ini bisa diwujudkan maka adanya nepotisme dan kolaborasi perangkat untuk menciptakan kelanggengan keluarta tahta di tingkat perangkat akan sirna dan rakyat akan merasa nyaman, tentram dan sejahtera tanpa ada kongkalikong kelompok perangkat yang mencetuskan tindakan menjemput kesejahteraan kelompok tertentu. 

        Pemilihan semacam langsung ini juga akan melahirkan para pemimpin tingkat bawah yang baik, kredibel, dan di cintai rakayat.biayapun pemilhanpun tidak begitu mahal karena hanya tiap KK satu orang perincian biaya pemilihan bisa diperkirakan jumlah KK kali foto copi surat suara, kotak suara tiap Desa sudah ada, biaya panitia jangan berlebihan sebagai ganti kerja harian dan sedikit tambahan. dan jangan terlalu besar beban dikenakan kepada para calon perangkat. kos biaya bisa diambil dari kas desa kan tidak terlalu besar disamping pemilihan seperti ini tidak mesti tiap 5 tahun.

             peraturan pemilihan melalui lembaga ini dihapuskan telaah dan susun aturan yang lebih baik dan mensejahterakan semua rakyat.

Uang Negara di Hambur-hamburkan tanpa melihat nasib rakyat

Banyak sekarang ini uang negara digunakan kenaikan segala tunjangan kesejahteraan PNS yang sangat ugal-ugalan, sedangkan apa tujuan tunjangan tunjangan itu tidak jelas di masyarakat, termasuk sertifikasi guru PNS dll, tidak melihat banyaknya pegawai lain yang belum PNS alias swasta masih minim mendapatkan kesejahteraan. rakyat kecil belum sejhtera. malah kebanyakn yatng mendapatkan tunjangan ongkang-ongkang, ada nambah istri, ada beli mobil, ada buat daftar haji sekeluarga dll.

pemerintah harus berfikir ulang dalam hal ini, melihat kondisi masyarakat bawah terkecuali masyarakat tingkat sudah sejahtera baru segala tunjangan PNS diperhatikan atas dasar kesejahteraan umum, bangun kesejahteraan dari bawah dan membentuk pemerintahan yang bersih, jujur dan adil. 

karena selama ini tunjangan yang diberikan tidak ada penggunaan dan pengawasan yang jelas, kasihn rayat bawah biasa yang  menjerit jangan membuat kesenjangan ekonomi yang begitu tajam. sedangkan peningkatan kualitas PNS setelah mendapatkan tunjangan tidak berubah malah merosot drastis karena terjadi kecemburun antar pegawai sendiri.

perhatikan nasib pegawai-pegawai yang belum PNS dan honorer juga swasta, berikan hak yang sama kesejahteraan yang sama. perhatikan rakyat-rakyat kecil yang mencari nafkah saja masih kesulitan, ekonomi lemah. kemiskinan makin meningkat, mari bangun Indonesia meletakkan pondasi ekonomi kerakyatan dengan melihat kondisi rakyat di bawah, menyusun strategi yang jitu dan pengawasan segala kebijakan.