Regulasi Jabatan Kepala Sekolah

Kepala sekolah/ kepala satuan pendidikan saat ini terkesan kurang energik dan kurng mampu meningkatkan kualitas pendidikan karena pengangktannya asal-asalan, tidak memandang integrias calon kepla satuan pendidikan. terkadang untuk menduduki jabatan tersebut berani membayar atau menyuap ada juga karena nepotisme sehingga dalam mengelola satuan pendidikan tidak efektif  bisa terjadi memikirkan keuntungan pribadi dan kelompok untuk mendapatkan hasil dari pendapatan sekolah.
maka perlu adanya penataan kembali proses seleksi dan pengangkatan kepala sekolah agar mendatang tercipta suasana pendidikan Indonesia yang berkualitas, jujur dan transparan. sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang cerdas, pintar, baik, jujur dan bijaksana serta berakhlakul karimah

Transparansi Keuangan dalam berbagai lembaga, organisasi masyarakat dan lembaga pemerintahan

membangun kehidupan masyarakat tidak lepas dari masalah keuangan, maka penting sekali kita bahas bagaimana kita bisa menciptakan lembaga dari sekecil apapun jenisnya sampai semua lembaga negara dari bawah sampai tingkai tinggi managemen keuangan yang transparan dan akuntabel pastinya akan meningkatkan kredibilitas dan elaktibilitas suatu lembaga/ oraganisasi juga menhindari adanya praktek korupsi.

bagaimana agar bisa transparan, kalau lembaga/ organisasi dalam menentukan kebijakan  penggunaan anggaran/pengeluaran melalui musyawarah lembaga, proses pelaksanaan penggunaan terbuka, juga dibiasakan laporan penggunaan dana tertulis dan diumumkan lewat musyawarah.

kalau lembaga negara yang masih bisa di jangkau masyarakat ya lewat musyawarah diumumkan ke warga masyarakat lewat papan2 pengumman, sedangkan lembaga negara tingkat jangkauan masyarakat bawah jauh bisa di umumkan melalui internet, televisi dan media lain yang mudah di akses seluruh lapisan masyarakat.

jadi intinya segala bentuk penggunaan anggaran keuangan lembaga/ organisasi dari tahapan penyusunan RAB sampai alokasi penggunaaan terbuka dan tranparan. kalau hal ini bisa terwujud di semua lini lembaga/ organisasi baik swasta maupun pemerintah Indonesia pasti terhindar dari praktek korupsi dan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera

Transparansi dan Akuntabilitas

Transparansi sering disinonimkan dengan kata ‘keterbukaan’, sedangkan akuntabilitas cenderung diartikan sebagai ‘pertanggungjawaban’. Pada ruang lingkup keuangan publik, transparansi dan akuntabilitas merupakan asas pokok yang harus dipenuhi.

lembaga/Organisasi yang mengelola kepentingan publik harus membuka diri terhadap hak masyarakat umum untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, setidak-tidaknya terhadap anggota ormas tersebut. Informasi dapat diakses oleh siapa saja dengan menggunakan mekanisme tertentu, sehingga tidak pula disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berniat buruk terhadap organisasi.

Konsekuensi lain bagi lembaga/organisasi yang mengelola dana publik ialah bahwa harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya kepada masyarakat. Mampu tidaknya sebuah lembaga/ormas untuk dapat mempertanggungjawabkan sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga/organisasi itu sendiri.

Kabupaten Kendal dalam pengangkatan PNS

sangat mengharukan ada kisah dari seorang anak yang bercita-cita jadi PNS seorang cewek dan pernah membicarakannya sudah lama kepada orang tuanya semenjak masih kuliah dan cerita ini terjadi setelah si cewek lulus kuliah masih bingung mencari kerja :

"suatu malam,ketika aku telah bersiap-siap untuk tidur, bapak memanggilku. Aku bertanya-tanya ada hal penting apa yang membuat bapak ingin berbincang denganku di malam yang mulai larut. Bapak memintaku duduk di depannya. Aku perhatikan raut mukanya. Terlihat begitu serius. Aah.. perasaan jadi tidak nyaman karenanya.

Bapak mulai bicara.Baru-baru ini ada seorang kenalan yang menghubunginya. Mengatakan padanya bahwa dia bisa membantuku menjadi PNS dengan membayar 150 juta rupiah. Aku tertawa mendengarnya. Aku bilang, “nggak usah jadi PNS lah Pak kalau harus bayar dulu sebanyak itu, 10 tahun juga nggak bakal balik uang itu, mati gaya aku Pak”

Bapak tidak menanggapi gurauanku, malah kelihatan semakin resah.“Kalau kamu mau nduk, sawah yang beberapa petak itu bisa Bapak jual, sawah itu tidak akan cukup untuk hidupmu, tapi jika dijual untuk kamu jadi PNS, gajimu…".

 cerita ini sangat memilukan karena bangsa Indonesia di era kini masih ada calo PNS dan bayar mahal. 

banyak sebenernya crita-cerita yang lain dari masyarakat kendal yang seprti ini, malah banyak kabar ada yang mengikuti tes CPNS murni katanya lulus tidak dipungut biaya jadi PNS eh ternyata di Kabupaten Kendal SK turun harus membayar uang kisaran 60jt sampai ratusan juta. bagaimana bisa melahirkan pemerintahan yang baik dan jujur kalau mau jadi PNS aja disuruh membayar.

Tolong pemerintah yang berwenang menanggapi hal ini dengan baik, agar kedepan tidak akan terjadi lagi hal-hal yang demikian di Indonesia khususnya di Kabupaten Kendal.

sebaiknya Masa Jabatan Perangkat Desa, Camat dan kepala Daerah

Masa Jabatan Perangkat Desa dan kinerjanya

perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, carik, kepala dusun, bekel/bahu, lebe/mudin, dal lainnya alangkah baiknya diatur masa jabatan yang baik sehingga pergantian menuju perubahan kemajuan akan terwujud dengan masa jabatan yang tidak begitu lama dan apabila memang baik dalam kinerja nanti bisa mencalonkan diri lagi sampai 2 periode batas akhir tidak boleh menjabat seperti halnya aturan masa jabatan kepala desa yang sudah terlaksana, selama ini masih terlihat masa jabatan cukup lama sehingga apabila ada orang yang berkompeten dan lebih baik dari generasi tidak dapat berkompetisi mencalonkan menjdi perangkat desa karena lamanya masa jabatan. masa jabatan yang lama dan mendapatkan benkok/ olahan tanah perangkat masih mendapat tunjangan pemerintah dengan masa jabatan lama akan menimbulkan indikasi kerja sepele kurang memperhatihan rakyat dan timbul korupsi dll. perlu dikaji ulang peraturan mengenai hal ini dengan melihat kondisi sebenar lapangan, mungkin tiap daerah lain kondisinya tapi ini berdasar dari letak desa yang olahan bengkok perangkatnya cukup luas hasil sekali panen lebih dari 10juta rupiah dan masih ada tunjangan bulanan dari pemerintah yang cukup besar. disamping rujukan hasil penelitian kinerja kurang baik kemakmuran warga tidak dirasakan.

mungkin apabila masa jabatan tidak lama maka pergantian pemimpin untuk menuju pemimpin yang lebih baik yakni pemimpin yang memikirkan rakyat akan ditemui dan dipilih warga.

untuk perangkat Carik yang selama ini sudah pegawai negeri alangkah baiknya apabila carik suatu desa tertentu yang menjadi cariknya berasal dari daerah lain. bukan carik yang berasal dari desanya. karena kalau berasal dari desanya akan terjadi kejenuhan warga juga terjadi penyimpangan oleh carik tersebut bisa jadi tindak penyelewengan.

Masa Jabatan Camat dan kinerjanya

untuk masalah jabatan camat sudah bagus tinggal pengawasan dan kalau bisa pelelangan jabatan tingkat ini agar tercipta pemimpin yang  handal, jujur, dan transparan.

Masa Jabatan Bupati dan kinerjanya

masa jabatan bupati perlu menambahkan peraturan boleh menjabat bupati/ kepala daerah 1x masa jabatan, karena selama ini terjadi diperbolehkan mencalonkan lagi setelah masa jabatan habis kalau terpilih kedua kalinya kinerjanya kurang memuaskan terjadi banyak penyelewengan. mengapa? karena beranggapan ah cuma kali ini kesempatan terakhir untuk meraup segala keinginannya dan menciptakan cadangan keluarga untuk bisa mencalonkan sebagi kelanjutan tahta dengan jabatan yang sekarang emban kesempatan menyusun strategi struktur terorganisir untuk kedepan memilih orang dekatnya dengan memberi beberapa posisi jabatan, finansial, gratifikasi dll kepada para pejabat dinas bawahannya.

ini sekedar wacana dari rakyat kecil,,,,perlu dikaji sebaik mungkin. semoga kedepan lebih bermanfaat bagi masyarakat.

Pelanggaran Waktu Kerja

Pembinaan Perangkat Desa Harus Diperbanyak

Munculnya pelanggaran disiplin perangkat ditambah banyaknya perangkat yang mengosongkan kantor desa sebelum jam kerja usai membuat sejumlah pihak mengusulkan agar pembinaan perangkat diperbanyak. Pasalnya, pelanggaran maupun bolosnya perangkat pada jam kerja merupakan benih-benih korupsi yang harus segera dilakukan pencegahan. Kalau hal itu dibiarkan, maka menjadi hal yang buruk bagi pelayanan.

“perangkat saja sudah berani korupsi waktu, apalagi kalau sudah menjadi pejabat. Ini sinyal bagi pemerintah untuk melakukan pengawasan lebih ketat.

banyak perangkat desa datang kantor antara jam 9-10, ada malah yang tidak datang, kantor tiap hari adanya 2 orang atau tiga orang perangkat.

disamping itu saat ini banyak desa yang belum genap pukul 12.00 namun kantor desa sudah tutup. Padahal seharusnya, masih ada jam kerja selanjutnya.

“Korupsi itu kan bukan hanya korupsi uang negera, namun jam bekerja juga bisa dikorupsi. Jadi, kalau mau memerangi korupsi bukan hanya korupsi uang Negara namun juga jam bekerja.

 maka perlu adanya aturan dan pengawasan yang jelas terhadap perangkat desa, gaji perangkat desa kalau di kawasan tanah subur. bengkok atau lahan hasil garapannya menghasilkan puluhn juta sekali panen, tapi masih dapat tunjangan dll. yang semestinya kurang pas kalau dilihat dari kinerja di lapangan.

mari sama-sama bangun kesejahteraan dengan melihat hal-hal yang selama ini kurang diperhatikan pemerintah. masyarakat membutuhkan keadilan dan kesejahteraan.  pemerintah yang jujur adil dan transparan akan menciptakan susana terhindar dari korupsi uang dan waktu juga harus adanya aturan yang jelas dan pengawasan yang ketat.

Membangun Pemerintah Yang Bersih, Jujur dan Transparan

Negara Indonesia harus menjadi Negara yang sangat maju dan besar sebagaiman digambarkan semangat juang pengorbanan para leluhur kita, yang berkorban harta, benda dan nyawa demi kemerdekaan Indonesia sekarang saatnya bersama-sama mencipakan pemerintah bersih, jujur dan transparan juga mengedepankan keadilan dan kesejahteraan demi terwujudnya bangsa Indonesia yang maju, besar, dan kuat. untuk menciptakan sebuah proemerintahan yang baik dan bersih (good and cleanses ).  menempatkan empat elemen penting dari pemerintahan yang baik dan bersih yaitu (1) accountability, (2) transparancy, (3) predictability, dan (4) participation. Kesimpulan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya kesadaran bahwa tanpa keinginan mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih tidak mungkin melakukan pembangunan dengan baik.

antara legeslatif, yudikatif, dan eksekutif bersama rakyat bahu membahu menciptakan suasana Negara bersih dari segala tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme. manajemen pemerintah dari pusat sampai tingkat RT berbenah menata sistem yang jujur, adil dan bijaksana, menghidari segala bentuk KKN. pasti Indonesia akan menikmati kejayaannya sesuai amanat UUD 45 dan Pancasila terwujudnya masyarakat adil, makmur dan sentosa.

 Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan. Sama halnya, terdapat bermacam-macam jenis pemerintahan di dunia  

      Pengertian Pemerintahan Yang Baik dan Bersih 

Paling tidak ada empat kata yang harus menjadi perhatian kita kalau membicarakan good and clean governance, yaitu (1) good government, (2) clean government, (3) good governance, (4) clean governance. Dari empat pembagian tersebut dilihat bahwa yang menjadi perhatian adalah good (baik), clean (bersih), government (pemerintah) dan governance (penyelenggara pemerintah). Artinya paradigma yang hendak dikembangkan adalah pemerintahan yang baik dan bersih yang juga didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan demikian government lebih memberikan perhatian terhadap system, sedangkan governance lebih memberikan perhatian terhadap sumber daya manusia yang bekerja dalam system tersebut. Tanpa menjaga keseimbangan terhadap dua hal ini akan muncul ketimpangan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya akan menimbulkan kehancuran terhadap system bernegara. 

Sedangkan dalam makna istilahnya, Wanandi[4] (1998) memberikan pengertian sebagai berikut: 

“Kekuasaan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala kebijakan diambil secara transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kekuasaan juga harus didasarkan atas aspek kelembagaan dan bukan atas kehendak seseorang atau kelompok tertentu. Kekuasaan juga harus taat kepada prinsip bahwa semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum” 

Sementara itu, Riswanda Imawan[5] (2000) berpendapat bahwa clean government adalah satu bentuk atau struktur pemerintahan yang menjamin tidak terjadinya distorsi aspirasi yang datang dari masyarakat serta menghindari terjadinya abuse of power. Untuk itu diperlukan (1) pemerintah yang dibentuk atas kehendak orang banyak, (2) struktur organisasi pemerintah yang tidak kompleks (lebih sederhana), (3) mekanisme politik yang menjamin hubungan konsultatif antara negara dan warga negara, dan (4) mekanisme saling mengontrol antar aktor-aktor di dalam infra maupun supra struktur politik. 

menurut United Development Program (UNDP) salah satu badan PBB, governance (kepemerintahan) mempunyai tiga model, yaitu : 

1.      Economic Governance, meliputi proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan ekonomi di dalam negri dan transaksi di antara penyelenggara ekonomi, serta mempunyai implikasi terhadap kesetaraan, kemiskinan dan kualitas hidup. 

2.      Political Governance, mencakup proses perubahan keputusan untuk perumusan kebijakan politik Negara. 

3.      Administrative Governance, berupa system implementasi kebijakan. 

Institusi dari governance meliputi tiga domein, yaitu state (Negara atau pemerintah), private sector (swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat) yang saling berinteraksi. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hokum yang kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi social, ekonomi, dan politik, termasuk mengajak kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, social dan politik. Hubungan antar sector dimaksud dapat diigambarkan di bawah ini. 

Adapun istilah good and governance merupakan wacana yang mengiringi gerakan reformasi, yang dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintahan yang professional, akuntabel dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintahan yang bersih dari KKN merupakan bagian penting dari pembangunan demokrasi, HAM dan masyarakat madani di Indonesia. 

Pengertian kepemerintahan yang baik (good governance), adalah sikap di mana kekuasaan dilakukan oleh masyarakat yang diatur dalam berbagai tingkatan pemerintahan Negara yang berkaitan dengan sumber-sumber social-budaya, politik dan ekonomi. Dalam prakteknya mesti disertai bersih dan berwibawa, yang merupakan model kepemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab, sehingga menyatu dalam istilah good and governance. 

Sejalan dengan prinsip diatas, maka kepemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, berarti baik dan bersih dalam proses maupun hasilnya. Dalam hal ini semua unsure dalam pemerintahan dapat bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, dan memperoleh dukungan dari rakyat

Berita Terkait

1. Pelanggaran Waktu Kerja

2. Habur-hamburan Uang Rakyat

3. Sistem Pemilihan Lembaga Tidak Efektif

4. Sebaiknya Proses Pemilihan Jabatan Kepala Sekolah

5. Transparansi Managemen Keuangan Lembaga

6. PNS dan Uang

7. Sebaiknya Jabatan Pemerintahan

Kendal Jawa Tengah

Kendal bisa menjadi sentra Pertanian, Agrobisnis, dan Kawasan Industri

1. Bidang Pertanian, Peternakan dan Perikanan
    a. Pertanian Sawah
Kendal merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang letaknya di pesisir pantai utara sebelah barat kota Semarang, 30 % wilayahnya dataran rendah dan 70 %, sebenarnya kendal sangat subur kontur tanahnya apabila dikelola dengan baik, karena letak dataran tinggi air yang ada sangat cukup untuk mengairi lahan-lahan pertanian, baik di kawasan pegunungannya maupun untuk pengairan di dataran rendahnya.
tapi kenapa hasil pertaniannya masih kurang mencukupi apakah sumber pengelolaannya kurang baik apa karena kurangnya modal dalam peningkatan produksi.
sebenarnya banyak sekali bantuan-bantuan pemerintah baik dari daerah, propinsi, untuk peningkatan produksi pertanian di Kabupaten Kendal. baik berupa bibit, pupuk, maupun obat hama, menurut penelitian kami bantuan-bantuan tersebut tidak sampai atau dirasakan oleh rakyat kecil yang seharusnya layak mendapatkan justru malah perangkat Desa, lembaga-lembaga Desa lainnya yang mendapatkan bantuan-bantuan tersebut. kalau begini caranya kapan Kendal menjadi penyumbang hasil pertanian yang baik sesuai harapan.
      b. Pertanian Perkebunan
 dalam bidang perkebunan Kabupaten Kendal juga lahannya cukup luas dan subur banyak jenis tanaman-tanaman perkebunan yang dapat tumbuh subur di kawasan Kabupaten Kendal, tapi kenapa tidak dapat dimanfaatkan oleh para petani seoptimal mungkin apa mungkin seperti halnya tadi di atas bantuan-bantuan untuk masyarakat dalam peningkatan perkebunan pada disunat pemerintah.....aduhhhhh sayang deh.

      c. Perikanan
Dengan cukupnya sumber air tawar untuk daerah sebelah selatan kawasan Kabupaten Kendal, dan air asin (laut) bagi kawasan pantai/ pesisir, sangat ironis jikalau perikanannya masih kurang menghasilkan, padahal banyak anggaran pemerintah juga yang dikeluarkan untuk peningkatan hasil perikanan di Kabupaten ini,,,, kenapa ya/............siapa salah Dinas terkait atau sudah menjadi tradisi sumber bagi-bagi para abdi sendiri bukan negara/ abdi diri dan kroni dan tidak sampai yang semestinya dapat memperolehnya.

       d. Peternakan
dalam urusan peternakan Kabupaten Kendal sebenarnya jago...kenapa? karena daerahnya banyk lahan rumput tmbuh juga banyak sumber makanan ternak dari alam. hanya saja masyarakat yang beternak kekurangan kurang memiliki modal sehingga tidak bisa berkembang, ada bantuan-bantuan hibah untuk peternakan tapi yang mendapatkan bantuan kelompo-kelompok ternak yang justru pengelolanya perangkat Desa/kelurahan.....wah ujung-ujungnya habis rakyat deh ditikam terusss.........kembang-kempis ///

2. Sarana Transportasi
      a. Jalan Raya
jalan raya di Kabupaten Kendal baik di pesisir, dikawasan tengah dan pegunungan yang menjadi jalur utama banyak mengalami kerusakan yang mengakibatkan keresahan di masyarakat, karena jalur-jalur tersebut menjadi sarana transportasi masyarakat dalam menjalankan roda perekonomiannya. kemana rakyat bisa mengadu dimana dewan wakil rakyat apa hanya diam saja. dimana pemerintahnya? kemana saja Dinas-dinas terkait. makan kenyang tidur dah..............lupa amanat, lupa  UUD 45 lupa Pancasila deh.

      b. Jalan Pedesaan
Jalanan pedesaan yang dulunya sudah di aspal tidak terawat lagi pada bolong pada blecok habis aspalnya. apalagi jalan-jalan yang masih bebatuan kapan dapat di aspal di cor/beton.............jalan tersebut sangat penting bgi masyarakat petani dan buruh petani juga usaha kecil para pelaku ekonomi di desa, buka mata buka telinga liatlah disana...apa gerangan yang terjadi, apa memikirkan skala yang menghasilakan saku besar.



 Demikianlah uraian ini semoga bermanfaat bagi kita semua kritik dan saran juga pengaduan dipersilahkan


1. KETUA DPRD KENDAL BERIJAZAH PALSU

2. MANTAN BUPATI TERJERAT KASUS KORUPSI

3. DANA PETERNAKAN KENDAL LENYAP

Keterpurukan Masyarakat Indonesia

Kemiskinan di Indonesia makim meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang makin bertambah, lowongan pekerjaan sempit, lahan pertanian berkurang dan banyak mengalami gagal panen,  pemerintah kurang menanggapi hal-hal yang demikian menimbulkan dampak yang hebat di masa depan dengan tumbuhnya generasi yang brutal, merasa kekurangan sehingga menjadi kriminal, pelarian kepada enjoysme; miras, obat-obatan terlarang dll, generasi muda perempuan banyak menjajakan diri demi uang, gaya hidup enjadi urakan.

Bagaimana mengatasi hal tersebut mari kita semua berfikir sejenak merenungkan nasib bangsa ini di masa datang dengan melihat kejadian-kejadian di sekeliling kita, gaya hidup generasi kita, para remaja masa kini, kepayahan para orang tua mencari nafkah.

Siapa yang merasa dosa kalau akhirnya negara kita melarat di dalam dan kliatan wah cuma di luarnya saja. moral terinjak-injak, agama terabaikan. dimanai  hati nurani pemimpin-pemimpin masa kini, mukalah mata hati banyaklah belajar dari kesengsaraan, liat terjun ke masyarakat apa yang pantas diperbuat. kalau memang tau akibat menanggung dosa dari semua akibat ini.

Dampak Money Politik

Money Politic (Politik Uang) atau menyuap sangat marak terjadi di Indonesia baik dari tingkat Pusat maupun sampai tingkatan pemerintah paling rendah di Desa/ Kelurahan. karena kurangnya pemahan rakyat dampak dari Money Politic. yang sangat mempengaruhi terjadinya hal Money Politik adalah dalam hal pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Kepala Desa/ Perangkat ini apabila tidak secepatnya dapat di hindari atau di cegah akan berdampak fatal yang mengakibatkan korupsi di Indonesia semakin merajalela. 

Pemimpin yang dihasilkan dari Money Politic ini akan berspekulan saya menjadi pemimpin dulu habis uang yang banyak harus setelah jadi akan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dengan cara menghalalkan segala cara, contoh : dalam pemilihan Kepala Desa, pada waktu pelaksanaan pemilihan dia mengeluarkan uang sampai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, sedangkan gaji ataupun hasil garapan mereka selama menjabat kalau di hitung tidak mencukupi untuk mengembalikan modal awal pemilihan. umpama tiap orang/ jiwa pemilih mendapatkan Rp. 100.000 tinggal mengalikan berapa jumlah jiwa pemilih wawww sangat fantastis, maka dia kala sudah menjabat akan  berbuat semena-mena terhadap rakyat dalam hal urusan surat-menyurat/ mengurus urusan warga dengan memberikan tarif yang lebih mahal apa yang sudah diberikan pada rakyat waktu pemilu Kades. tidak mungkin pemimpin yang dihasilkan dari buah Money Politic seperti ini akan jujur, adil dan mensejahterakan rakyat, lebih-lebih setiap ada dana kucuran bantuan warga dari Pemerintah atasan akan di sunat / dipotong sehingga dana yang diterima rakyat akan banyak berkurang. malah akan di tikam habis (masuk kantong)  pemimpin tersebut.

Sungguh memprihatinkan kehidupan Pemimpin kita kalau begini jadinya,, rakyat akhirnya akan sengsara oh sengsara.....

AYO CEGAH MONEY POLITIC

BERANTAS

AWASI PEMIMPIN PILIHAN KITA

JADILAH RAKYAT YANG PANDAI JANGAN SAMPAI DIBODOHIN PEMIMPINNYA.

Allahhu Akbar !!!

Berita Terkait

1. Pelanggaran Waktu Kerja

2. Habur-hamburan Uang Rakyat

3. Sistem Pemilihan Lembaga Tidak Efektif

4. Sebaiknya Proses Pemilihan Jabatan Kepala Sekolah

5. Transparansi Managemen Keuangan Lembaga

6. PNS dan Uang

7. Sebaiknya Jabatan Pemerintahan

8. KETUA DPRD KENDAL BERIJAZAH PALSU

Kurang Efektifitas Pelayanan Pemerintahan Desa

Efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam waktu yang ditetapkan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektif dan tidaknya pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat desa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di dalam pelaksanaan efektivitas kinerja pelayanan tentu ada ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu tujuan dan hasil. Dimana tingkat efektivitas kinerja pelayanan di pemerintahan desa Jungke masih belum baik dan perlu adanya perbaikan, dengan cara harus adanya dukungan dan kerja sama diantara pegawai, maka tingkat efektivitas kinerja pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang nantinya dapat memuaskan masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu karakteristik apa yang baik dan perlu adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa untuk mencapai pelayanan yang prima yang akan diberikan kepada masyarakat.
Dalam penelitian ini metode penelitian antara lain : jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif yang berlokasi di kantor desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Populasi dari penelitian ini adalah aparat pemerintahan desa dan masyarakat dengan sampel yang berjumlah 29 orang . Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari wawancara dari aparat desa dan data sekunder dari sajian data yang telah ada dan dari masyarakat dengan teknik pengumpulan data seperti observasi dokumentasi, dan interview. Sedangkan teknik analisa datanya yaitu analisa deskriptif yang menggambarkan keadaan obyek yang dikumpulkan di lapangan dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian di ketahui pertama: tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa jungke pada masyarakat masih belum baik dan belum mengenai sasaran, di mana masih adanya pelayaan khusus dan biasa terutama dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan surat tanah. Kedua: masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor desa jungke.
Tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa pada masyarakat desa Jungke masih rendah dan belum baik terutama dalam pelaksanaan efektivitas waktu pelayanan dan tanggung jawab terhadap tugas terutama dalam pembuatan KTP dan surat tanah dan masih adanya pelayanan khusus dan biasa, dan masih adanya penambahan biaya untuk mempercepat penyelesaian tugas.dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Saran penulis hendaknya pemerintahan desa Jungke menghilangkan pelayanan khusus dan penambahan biaya khususnya di dalam pengurusan surat-surat seperti pembuatan KTP dan surat tanah dan hendaknya menambah sarana dan prasarana kantor yang masih kurang.
Deskripsi Alternatif :

Efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa adalah penyelesaian pekerjaan tepat waktu dalam waktu yang ditetapkan, berapa biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan yang memanfaatkan sumber daya yang ada. Efektif dan tidaknya pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diukur dari sejauh mana masyarakat desa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Untuk itu di dalam pelaksanaan efektivitas kinerja pelayanan tentu ada ada dua hal yang perlu diperhitungkan yaitu tujuan dan hasil. Dimana tingkat efektivitas kinerja pelayanan di pemerintahan desa Jungke masih belum baik dan perlu adanya perbaikan, dengan cara harus adanya dukungan dan kerja sama diantara pegawai, maka tingkat efektivitas kinerja pelayanan tersebut akan berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan atau sasaran yang nantinya dapat memuaskan masyarakat, untuk itu perlu ditetapkan terlebih dahulu karakteristik apa yang baik dan perlu adanya strategi untuk meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa untuk mencapai pelayanan yang prima yang akan diberikan kepada masyarakat. Dalam penelitian ini metode penelitian antara lain : jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif kualitatif yang berlokasi di kantor desa Jungke Kecamatan Karas Kabupaten Magetan. Populasi dari penelitian ini adalah aparat pemerintahan desa dan masyarakat dengan sampel yang berjumlah 29 orang . Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang dikumpulkan dari wawancara dari aparat desa dan data sekunder dari sajian data yang telah ada dan dari masyarakat dengan teknik pengumpulan data seperti observasi dokumentasi, dan interview. Sedangkan teknik analisa datanya yaitu analisa deskriptif yang menggambarkan keadaan obyek yang dikumpulkan di lapangan dan pada akhirnya ditarik kesimpulan.
Dari hasil penelitian di ketahui pertama: tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa jungke pada masyarakat masih belum baik dan belum mengenai sasaran, di mana masih adanya pelayaan khusus dan biasa terutama dalam pengurusan kartu tanda penduduk dan surat tanah. Kedua: masih kurangnya sarana dan prasarana yang ada di kantor desa jungke.
Tingkat efektivitas kinerja pelayanan pemerintahan desa pada masyarakat desa Jungke masih rendah dan belum baik terutama dalam pelaksanaan efektivitas waktu pelayanan dan tanggung jawab terhadap tugas terutama dalam pembuatan KTP dan surat tanah dan masih adanya pelayanan khusus dan biasa, dan masih adanya penambahan biaya untuk mempercepat penyelesaian tugas.dan masih kurangnya sarana dan prasarana. Saran penulis hendaknya pemerintahan desa Jungke menghilangkan pelayanan khusus dan penambahan biaya khususnya di dalam pengurusan surat-surat seperti pembuatan KTP dan surat tanah dan hendaknya menambah sarana dan prasarana kantor yang masih kurang.

Berita Terkait

1. Pelanggaran Waktu Kerja

2. Habur-hamburan Uang Rakyat

3. Sistem Pemilihan Lembaga Tidak Efektif

4. Sebaiknya Proses Pemilihan Jabatan Kepala Sekolah

5. Transparansi Managemen Keuangan Lembaga

6. PNS dan Uang

7. Sebaiknya Jabatan Pemerintahan

Penyalahgunakan Wewenang di Tingkat Perangkat Desa/ Keelurahan

Banyak penyelewengan di kalangan perangkat Desa/ kelurahan. banyak kesempatan yang digunakan oleh perangkat semena-mena terhadap warganya; pengurusan surat yang berbelit-belit dan menekan biaya kepada warga juga dalam hal soal bantuan dikarenakan perangkat Desa/Keelurahan sangat tau akan adanya program-program bantuan dari pemerintah tingkat kabupaten, propinsi ataupun pusat, maka diambil kesempatan bagi mereka untuk mengatasnakam warga untuk pengajuan bantuan. sedangkan warga/rakyat sama sekali tidak mengetahuinya.

Maka dari itu pemerintah khususnya pihak pemberi bantuan berhati-hati, apakah ini sampai ke warga atau hanya saja masuk di tangan-tangan perangkat Desa/Kelurahan. banyak sekali yang terjadi demkian. harap menjadi perhatian para pihak terkait.