Dampak Money Politik

Money Politic (Politik Uang) atau menyuap sangat marak terjadi di Indonesia baik dari tingkat Pusat maupun sampai tingkatan pemerintah paling rendah di Desa/ Kelurahan. karena kurangnya pemahan rakyat dampak dari Money Politic. yang sangat mempengaruhi terjadinya hal Money Politik adalah dalam hal pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati dan Kepala Desa/ Perangkat ini apabila tidak secepatnya dapat di hindari atau di cegah akan berdampak fatal yang mengakibatkan korupsi di Indonesia semakin merajalela. 

Pemimpin yang dihasilkan dari Money Politic ini akan berspekulan saya menjadi pemimpin dulu habis uang yang banyak harus setelah jadi akan dapat memperoleh keuntungan yang berlipat ganda, dengan cara menghalalkan segala cara, contoh : dalam pemilihan Kepala Desa, pada waktu pelaksanaan pemilihan dia mengeluarkan uang sampai ratusan juta bahkan milyaran rupiah, sedangkan gaji ataupun hasil garapan mereka selama menjabat kalau di hitung tidak mencukupi untuk mengembalikan modal awal pemilihan. umpama tiap orang/ jiwa pemilih mendapatkan Rp. 100.000 tinggal mengalikan berapa jumlah jiwa pemilih wawww sangat fantastis, maka dia kala sudah menjabat akan  berbuat semena-mena terhadap rakyat dalam hal urusan surat-menyurat/ mengurus urusan warga dengan memberikan tarif yang lebih mahal apa yang sudah diberikan pada rakyat waktu pemilu Kades. tidak mungkin pemimpin yang dihasilkan dari buah Money Politic seperti ini akan jujur, adil dan mensejahterakan rakyat, lebih-lebih setiap ada dana kucuran bantuan warga dari Pemerintah atasan akan di sunat / dipotong sehingga dana yang diterima rakyat akan banyak berkurang. malah akan di tikam habis (masuk kantong)  pemimpin tersebut.

Sungguh memprihatinkan kehidupan Pemimpin kita kalau begini jadinya,, rakyat akhirnya akan sengsara oh sengsara.....

AYO CEGAH MONEY POLITIC

BERANTAS

AWASI PEMIMPIN PILIHAN KITA

JADILAH RAKYAT YANG PANDAI JANGAN SAMPAI DIBODOHIN PEMIMPINNYA.

Allahhu Akbar !!!

Berita Terkait

1. Pelanggaran Waktu Kerja

2. Habur-hamburan Uang Rakyat

3. Sistem Pemilihan Lembaga Tidak Efektif

4. Sebaiknya Proses Pemilihan Jabatan Kepala Sekolah

5. Transparansi Managemen Keuangan Lembaga

6. PNS dan Uang

7. Sebaiknya Jabatan Pemerintahan

8. KETUA DPRD KENDAL BERIJAZAH PALSU